Kumpulan Soal Ulangan Harian, UTS, UKK, dan Ujian Nasional

Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 3 : Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 1 : Assalamualaikum,,, Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas 8 SMP pada bab 3 yaitu Peraturan Perundang-Undangan Nasional dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan Nasional dan Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Adapun Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 3 tentang Peraturan Perundang-Undangan Nasional adalah sebagai berikut:
Soal PKn Kelas 8 SMP Bab 3 : Peraturan Perundang-Undangan Nasional

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah setiap tahun harus mendapat persetujuan dari   . . . .
a. Presiden                   c. MPR
b. Mahkamah Agung d. DPR

2. Putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis disebut . . . .
a. kesepakatan             c. keputusan
b. ketetapan                 d. ketentuan

3. Lembaga ini tidak termasuk lembaga anti korupsi di Indonesia yaitu . . . .
a. International Corruption Watch
b. Masyarakat Transparansi Indonesia
c. KPKPN
d. BUMD

4. Yang disebut sebagai organisasi sosial politik adalah . . . .
a. LMD dan partai politik
b. Partai Golkar dan DPR
c. PAN, Partai Keadilan, dan PPP
d. DPR, DPRD I, dan DPRD II

5. Berikut adalah tugas dari MPR, kecuali . . . .
a. menetapkan Undang-Undang Dasar
b. menetapkan GBHN
c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
d. meminta pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatannya

6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama pada hakikatnya adalah . . . .
a. menghayati kehidupan masyarakat
b. mengamalkan jiwa demokrasi Pancasila
c. sesuai dengan hati nurani manusia
d. mempertinggi harkat dan martabat manusia

7. Perbedaan musyawarah dan suara terbanyak adalah . . . .
a. musyawarah mewakili yang lemah, suara terbanyak mewakili golongan
b. musyawarah mewakili semua pihak, suara terbanyak mewakili golongan
c. musyawarah ada paksaan, suara terbanyak tidak ada paksaan
d. musyawarah lambat, suara terbanyak cepat

8. Berikut yang tidak termasuk alat-alat kelengkapan Majelis adalah . . . .
a. Komisi Majelis                    c. Pimpinan Majelis
b. Panitia Ad Hoc Majelis       d. Badan Pekerja Majelis

9. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) tugas pokok MPR adalah . . . .
a. menetapkan tata tertib MPR dalam sidang umum
b. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
c. mengubah undang-undang dasar jika dianggap perlu
d. menetapkan undang-undang dasar dan peraturan lain

10. MPR melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan rakyat karena MPR . . . .
a. merupakan lembaga tertinggi negara
b. seluruhnya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu
c. melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat
d. merupakan lembaga permusyawaratan rakyat

11. Penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebut . . . .
a. korupsi
b. nepotisme
c. kolusi
d. pencucian uang (money laundry)

12. Asas yang menyatakan bahwa pejabat administrasi negara harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan ialah . . . .
a. asas bertindak cermat
b. asas kesamaan
c. asas motivasi
d. asas keseimbangan

13. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN ialah . . . .
a. UU No.3 Tahun 1999
b. UU No.22 Tahun 1999
c. UU No.28 Tahun 1999
d. UU No.39 Tahun 1999

14. Beberapa asas peraturan perundang-undangan antara lain, kecuali . . . .
a. undang-undang tidak berlaku surut
b. undang-undang itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi
c. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum
d. undang-undang tidak dapat diganggu gugat

15. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden membuat . . . .
a. Keputusan Presiden
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
d. Instruksi Presiden

16. Usaha yang tidak menunjukkan pencapaian pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah . . . .
a. pemberantasan KKN
b. penegakan supremasi hukum
c. penyampaian upeti bagi pejabat
d. pemeriksaan kekayaan pejabat

17. Salah satu kerugian ekonomis dari perilaku KKN ialah . . . .
a. tidak berjalannya proses partisipasi masyarakat dalam system pemerintahan
b. pembengkakan anggaran belanja negara dan daerah
c. profesionalisme masyarakat kurang dihargai
d. penyalahgunaan wewenang oleh alat negara

18. Peraturan perundangan setingkat lebih rendah dari undang-undang ialah . . . .
a. Ketetapan MPR
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Peraturan Daerah

19. Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat IV akan mendengar pendapat . . . .
a. Presiden
b. Fraksi-fraksi
c. Pengusul RUU
d. Komisi-komisi

20. Menurut UU No.10 Tahun 2004, urutan perundangan Republik Indonesia yang tertinggi ialah . . . .
a. Peraturan Pemerintah
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Undang-Undang
d. Keputusan Presiden

21. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia ialah . . . .
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. UUD 1945
d. Ketetapan MPR

22. Berikut ini bukan merupakan bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam bidang legislatif, yaitu . . . .
a. Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
b. Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya.
c. RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
d. DPR mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden

23. Sikap patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan sekolah tampak dalam kegiatan . . . .
a. menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
b. menghargai tata cara adat kebiasaan setempat
c. memelihara kekayaan negara
d. berpakaian seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku

24. Bentuk sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, ialah . . . .
a. melakukan dialog dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan DPR
b. melakukan sikap anarkis dalam berunjuk rasa
c. menghujat para pembuat kebijakan dalam media masa
d. melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan para pejabat Tata Usaha Negara

25. Badan yang menyiapkan usul RUU dan usul-usul inisiatif dari DPR, komisi dan gabungan komisi ialah . . . .
a. Komisi dan Subkomisi
b. Badan Legislasi
c. Badan Urusan Rumah Tangga
d. Dewan Kehormatan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional?
2. Jelaskan tata cara pembentukan perda!
3. Sebutkan tugas dan wewenang MPR sebagai badan legislatif!
4. Sebutkan tugas DPR sebagai badan legislatif!
5. Jelaskanlah dengan bagan, prosedur pembentukan RUU yang diusulkan DPR!
6. Sebutkan alat kelengkapan DPR!
7. Sebutkan para penyelenggara negara yang kekayaannya dapat diperiksa oleh KPKPN?
8. Jelaskan kerja sama antara DPR dan Presiden dalam perundang-undangan!
9. Jelaskan mengapa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan masyarakat perlu dilibatkan!
10. Jelaskan apa pengertian konsiderans dan diktum dalam suatu undang-undang?
11. Jelaskan apa konsekuensi bila para pejabat negara dan pemimpin politik bertindak korupsi!
12. Upaya-upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan siapa saja. Berikan masing-masing satu contoh yang dilakukan oleh:
a. Masyarakat pendidikan/akademis
b. Masyarakat luas
c. Pemerintah
d. Lembaga non-pemerintah
e. Media masa
13. Berikan masing-masing satu contoh kerugian akibat korupsi di bidang:
a. Politik
b. Hukum
c. Ekonomi
d. Sosial budaya
e. Hankam dan agama
14. Apa sanksi bagi pejabat negara yang melakukan korupsi?
15. Sebutkan lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia!
16. Bagaimana hukum memberi sanksi terhadap para koruptor?

Demikianlah informasi yang bisa disampaikan berkaitan dengan Soal PKn kelas 8 SMP Bab 3 tentang Peraturan Perundang-Undangan Nasional, yang bersumber dari Bse Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Semoga bermanfaat!!!

0 comments:

Post a Comment