Soal PKn Kelas 9 SMP Bab 2 :
Assalamualaikum,,, Materi yang terdapat di kelas 9 SMP pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) pada Bab 2 adalah tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah,
yang dibagi lagi menjadi sub bab yaitu Pengertian Otonomi Daerah dan Partisipasi
Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik.
Adapun Soal PKn Kelas 9 SMP Bab 2
tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan
memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!
1.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut ....
a. delegasi
b.
dekonsentrasi
c.
desentralisasi
d.
otonomi
2.
Landasan hukum tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
adalah ....
a.
UU Nomor 20/1982
b.
UU Nomor 27/1998
c.
UU Nomor 21/1987
d.
UU Nomor 25/1999
3.
Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya berjumlah ....
a.
30 orang c. 35 orang
b.
40 orang d. 50 orang
4.
Salah satu fungsi DPRD adalah legislasi, yaitu DPRD berwenang untuk
membuat ....
a.
peraturan perundang-undangan
b.
anggaran
c.
ketertiban
d.
program pembangunan
5.
Peraturan yang timbul dari budaya hidup manusia atau adat-istiadat
disebut ....
a.
norma hukum c. norma kesusilaan
b.
norma kesopanan d. norma agama
6.
Gubernur bertanggung jawab kepada ....
a.
Presiden c.
DPR
b.
MPR d. DPRD Provinsi
7.
Menyampaikan usul dan pendapat merupakan salah satu ....
a. tugas DPRD c.
tugas DPRD
b.
wewenang DPRD d. hak DPRD
8. Hak mengadakan penyelidikan disebut ....
a.
hak inisiatif c. hak interpelasi
b.
hak angket d. hak usul
9.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan
semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan iskal, serta agama disebut
kewenangan ....
a.
otonomi luas c. otonomi khusus
b.
pemerintah daerah d. pemerintah pusat
10.
“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” adalah bunyi UUD 45 ....
a.
Pasal 17 (6) c. Pasal 18 (6)
b.
Pasal 19 (6) d. Pasal 20 (6)
B.
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1.
Mengapa otonomi daerah perlu dilakukan?
2.
Mengapa pelaksanaan desentralisasi pada masa Orde Baru dinilai gagal?
3.
Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah?
4.
Apakah menurut pendapatmu, otonomi daerah berpotensi melahirkan
separatisme?
5.
Mengapa wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diberi otonomi khusus? Apa
yang dimaksud otonomi khusus tersebut?
6.
Apa perbedaan antara asas desentralisasi dan dekonsentrasi?
7.
Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Mengapa warga masyarakat harus
berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan publik dan bagaimana cara
melaksanakannya. Jelaskan!
8. Mengapa supremasi hukum perlu
dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah?
Demikianlah informasi yang bisa
disampaikan berkaitan dengan Soal PKn Kelas 9 Bab 2 Tentang Pelaksanaan Otonomi
Daerah yang diambil dari buku Bse Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs
Kelas IX. Semoga bermanfaat!!!
